Bagikan :
SonoraBangka.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Amri Cahyadi mengatakan ada baiknya selain TPP ASN yang diturunkan juga biaya operasional perjalanan dinas gubernur dan perjalanan dinas DPRD Babel untuk dapat dikurangi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi APBD Babel yang sedang turun saat ini imbas dari Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
"Mungkin kita harus berempati dengan kondisi negara kita saat ini, TPP sesuatu yang tidak wajib, bisa diturunkan atau dinaikkan karena tergantung kondisi APBD, Nah saya menawarkan selain TPP ASN diturunkan, besaran biaya perjalanan dinas gubernur dan perjalanan dinas DPRD juga diturunkan karena kondisi saat ini memprihatinkan,"ungkapnya.(06/07/21).
Politisi PPP ini menegaskan hal ini semata mata karena kecintaanya kepada tanah air dan daerah Bangka Belitung.
"Saya telah sampaikan waktu di forum kemarin untuk mengajak kawan - kawan meski berbeda pendapat, mari kita menempatkan sebagai negarawan, DPRD ini beda dengan DPR RI, DPRD adalah bagian pemerintah daerah artinya sukses maju mundurnya dan berhasil APBD itu peran dari DPRD juga dan tidak dapat dipisahkan," jelasnya.
Amri juga menyampaikan APBD Pemprov Babel saat ini tersisa hanya Rp2,7 triliun dari Rp3,1 triliun, dan kebijakan batalnya penurunan TPP telah disepakati.
"Saya mengharapkan pada APBD Perubahan nanti terjadi evaluasi kembali, Karena Babel sudah dapat peringatan dari Kementrian Keuangan bahwa belanja pegawai Babel terbesar di Indonesia.Terus terang awalnya saya tidak percaya. Saya khawatir Babel mendapatkan pinalti dan teguran keras lagi nanti dari kementrian jika kita paksakan dengan kondisi APBD yang sakit saat ini," ulasnya.
Kemudian menurut Amri, butuh kesukarelawan dan tidak hanya memikirkan semata-mata menjaga TPP ASN di Pemprov saja, tetapi harus memikirkan Masyarakat babel.
"Akan tetapi mengenai penurunan besaran Tpp, saya menawarkan yang realistis yang penting besaran TPP itu lebih besar dari kabupaten/kota yang ada di Babel serta harus pertimbangkan beban kerja jabatan, sebab saya melihat perhitungan ada yang salah, di mana besaran PNS fungsional muda tidak jauh beda dengan punya jabatan struktural sehingga banyak yang beralih ke fungsional. Dan awalnya agar efesiensi, tetapi ternyata malah makin membengkak dan butuh perubahan," tegasnya.
Amri Cahyadi mengakui, anggota DPRD yang lain mensetujui, telah memberikan solusi dengan mendorong pihak eksekutif meningkatkan sumber pendanaan dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Tetapi kita harus lihat kondisi saat ini, kalo kita ingin menarik ke pajak, pajak juga menjadi beban masyarakat, masyarakat juga saat ini sedang kesulitan ekonomi, pajak apa yang kita gali, nah jangan sampai membebankan masyarakat juga,"tuturnya.
Ketua DPW PPP Babel ini juga menegaskan jangan sampai teman-teman di DPRD terkesan hanya menyelamat pegawai saja yang saat ini berjumlah 5.463. Tetapi ada yang lebih dari itu apabila dipaksakan akan berdampak kepada daerah dan faktor lain yang lebih luas.
"Kemarin, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju dilakukan penurunan tambahan penghasilan pegawai (TPP) mengingat kondisi APBD sekarang yang sedang sakit,"pungkasnya.
