Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kep. Bangka Belitung (Babel), Azwari Helmi mengkritisi keberadaan satgas tambang atau TP4TI.
Menurutnya, keberadaan satgas ini apakah masih dibutuhkan atau tidak, untuk tahun mendatang, karena bakal dievaluasi DPRD.
"Ini sudah akhir tahun, kita akan tanyakan apakah satgas ini masih diperlukan atau tidak untuk tahun depan, gimana kinerjanya, kami ingin tahu. Untuk itu kami akan koordinasikan dengan Pj Gubernur Babel untuk dapat menyikapinya," kata Helmi, Selasa (22/11/2022).
Ia juga mengungkapkan, dari mulai terbentuknya satgas hingga hari ini, mereka belum pernah melakukan tatap muka atau berkoordinasi langsung dengan anggota satgas yang dibentuk Pj Gubernur Babel.
"Kami sejauh ini belum pernah berkoordinasi dengan satgas tambang ini. Sejauh mana kinerja mereka kami belum tahu. Kami akan jadwal melalui badan musyawarah, melakukan pertemuan dengan satgas tambang ini," tegasnya.
Lebih jauh, Helmi mengatakan komisi III DPRD Babel bakal melakukan evaluasi berkaitan keseriusan pemerintah daerah, berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
"Terkait WPR ini apakah masih ranahnya gubernur. Tetapi belum ada keluar WPR, belum ada. Bagaimana juga keseriusanya pemerintah terkait WPR ini, kami minta untuk cepat dialokasikan," tegasnya.
Terkait, kewenangan antara pemeritah pusat dan daerah, Helmi mengharapkan persoalan pertambangan ini dapat segera diselesaikan.
"Kalau memang itu wilayah gubernur kita minta cepat dialokasikan wilayah WPR. Tetapi apabila nanti ranahnya ke kementrian, tentunya perlu dilakukan koordinasi bikin surat atau datang ke sana. Ini harus ditanggapi cepat, karena masyarakat sudah meminta," harapnya.
