Bagikan :
SonoraBangka.id - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka Selatan, Jamaludin mengatakan, umrah backpacker memiliki risiko tinggi ihwal keamanan dan keselamatan.
Ya, masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk tidak melaksanakan umrah secara mandiri atau umrah backpacker.
Pasalnya kegiatan tersebut dinilai berisiko cukup tinggi. Terlebih kegiatan itu juga tidak di bawah pantauan pemerintah.
Sehingga masyarakat yang berangkat melalui umrah backpacker dikhawatirkan terlantar saat tiba di Tanah Suci, Makkah. Di mana seperti yang diketahui umrah backpacker seluruhnya dilakukan secara mandiri.
“Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi regulasi yang ada. Biasanya umrah backpacker ini tidak melalui travel resmi terdaftar di Kementerian yang menangani haji. Sehingga jamaah tidak terlayani dengan baik,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (24/11/2023).
Jamaludin bilang, perjalanan umrah bukanlah perjalanan yang ringan, melainkan sebuah perjalanan ke negara yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda.
Oleh karena itu ditegaskan umrah harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU. Kemenag juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti perundang-undangan.
Semuanya dilakukan agar selama perjalanan umrah keamanan dan keselamatan jemaah dapat terjaga. Sebab, peraturan yang ada di Indonesia belum tentu sesuai dengan peraturan Arab Saudi, begitu pula sebaliknya.
Namun, yang pasti aturan tersebut bertujuan agar jemaah haji dan umrah keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
“Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya masyarakat telah menyediakan jasa umrah yang terpercaya. Kalau umrah backpacker Pemerintah pun tidak bisa mengontrolnya,” jelas Jamaludin.
