Bagikan :
Plt. Kadinsos Yanuar menjelaskan untuk total penerima bantuan pemerintah baik itu bantuan PKH, PBNT, maupun BLT dari data yang ada sebanyak 86.000 an.
“Jadi seluruh total penerima bantuan sosial itu baik itu bansos PKH, BPNT, dan BLT itu sebanyak 86.000 an, tetapi untuk BLT sendiri data awal penerima itu 36.000 an, namun karena adanya perubahan kuota dari kemensos menjadi 45.000. Jadi pemda dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mendata lagi sebanyak 8.000an, untuk dimasukan ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ungkapnya.
Terkait dengan proses pembaharuan data, Plt. Kadinsos Yanuar mengimbau agar dilakukan dengan detail mengikuti ketentuan yang ada, sehingga tidak terjadi penerima ganda bansos.
“Pemprov Babel berharap agar pendataan yang dilakukan oleh pihak pemkab/kota tepat sasaran artinya memang diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan saya harap agar tidak terjadi data ganda penerima bansos jadi tepat sasaran sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan namun belum terdata bisa dapat,“ ujarnya.
Plt. Kadinsos Yanuar juga menjelaskan untuk penyularan bansos BLT nantinya dilakukan via transfer rekening dari bank pemerintah yang telah ditunjuk ke rekening masyarakat penerima BLT.
“Penyaluran BLT rencananya nanti langsung ditransfer melalui rekening mereka,” ujarnya.
Sedangkan terkait pendidikan, sejumlah masukan dan usulan disampaikan Kepala Dinas Pendidikan M. Soleh, adapun sejumlah masukan yang disampaikan pada pertemuan tersebut di antaranya terkait perlunya dukungan akan pembangunan sekolah SMA/SMK di sejumlah kabupaten dan terkait kondisi sejumlah desa yang ada di kabupaten yang kekurangan guru PNS untuk SD dan SMP dikarenakan banyaknya guru yang telah memasuki pensiun.
“Jadi kami juga membutuhkan dukungan untuk pembangunan sarpras sekolah yang awalnya telah direncanakan akan dibangun diantaranya di Membalong, Kab. Belitung itu SMK pertanian, kemudian di Desa Kundi Kab. Bangka Barat yang rencananya akan dibangun SMK perikanan/kemaritiman,“ ungkapnya.
Sementara terkait bidang kesehatan, pada pertemuan tersebut anggota DPD RI, Ust. Zuhri menanyakan mengenai perkembangan kondisi penerima bantuan iuran BPJS kesehatan (PBI) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk masyarakat yang tidak mampu. (Diskominfo Babel)
