SonoraBangka.id - Puluhan proyek strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang berjalan pada tahun 2022 dipastikan berjalan tepat waktu.
Bahkan pada tahun 2023 ini beberapa proyek strategis tersebut sudah bisa digunakan.
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, setidaknya ada 55 paket proyek strategis di Pangkalpinang sepanjang tahun 2022 dengan pagu anggaran sekitar Rp126 miliar. Di mana semua pengerjaannya sendiri rata-rata telah rampung, dan mencapai 97 persen pengerjaan.
“Alhamdulillah hari ini saya lihat tadi 97 persen (Proyek strategis) sudah dikerjakan semuanya,” kata Molen sapaan akrabnya kepada Bangkapos.com, Rabu (22/2/2023).
Molen berujar, puluhan paket proyek strategis itu sendiri tersebar di tujuh perangkat daerah yang ada. Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata. Lalu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sedangkan untuk tahun 2023 ini Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mengerjakan sebanyak 22 paket proyek strategis, nilainya sendiri mencapai Rp77 miliar. Maka dari itu untuk merealisasikan pembangunan itu perlunya tata kelola atau governance dalam rangka pengawasan pelaksanaan proyek strategis. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat sebagaimana keterbukaan informasi.
“Good governance itu memang sudah harus kita lakukan, sampai detik ini tata pemerintahan yang baik, demokratis dengan segala pro dan kontranya. Zaman sekarang demokrasi, keterbukaan, semua kontrol dan penguatan dari masyarakat perlu,” beber Molen.
Politisi PDI-P ini mengaku, dalam pengerjaan suatu proyek memang ada beberapa hal yang membuat gugup para Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Terutama saat berhadapan dengan aparat penegak hukum alias APH. Oleh karenanya, dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan setiap proyek strategis bisa terpantau dan tidak bermasalah dengan hukum.
Dirinya sendiri siap menjamin para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat dengan masalah hukum. Terlebih terkait dengan masalah proyek pembangunan yang telah dilakukan, atau masih dalam proses pengerjaan. Hal ini sesuai dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis dengan pendampingan.
“Saya ingin menjamin kawan-kawan yang bekerja di pemerintah kota, ASN saya tidak terlibat hukum, tidak terkena pidana. Jadi kerja yang benar, semakin ke sini kita lihat semuanya bisa bekerja dengan tenang,” ucapnya.
Meskipun begitu kata Molen, dirinya sendiri terus berkomitmen untuk membuat perubahan di Kota Pangkalpinang. Walaupun dalam perubahan yang dilakukan itu terjadi pro dan kontra, tentunya hal itu harus disikapi secara positif. Caranya dengan membuat terobosan baru agar pendapatan daerah terus meningkat, untuk kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang juga terbatas hanya sekitar Rp900 miliar. Jumlah itu masih harus dipotong untuk belanja dan gaji ASN, sehingga dana untuk pembangunan infrastruktur sendiri hanya tersisa Rp200 miliar. Tentunya hal ini tidak sebanding dengan daerah lainnya.
“Tetapi kita enggak berkecil hati, yang utama adalah ketenangan, dapat sahabat dan teman itu jauh lebih mahal dari semuanya. Jadi kita banyak terimakasih dengan Kejaksaan Negeri. Saya 19 tahun di birokrasi jadi tahu benar rasanya,” pungkas Molen.
Pengerjaan Proyek Untuk Memajukan Daerah
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go berujar, 55 paket proyek yang dikerjakan selama tahun 2022 sendiri difokuskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. Dampaknya sendiri telah dirasakan sejak Desember tahun 2022 lalu.
“Alhamdulillah 55 paket proyek kita ini sudah eksis di akhir bulan Desember 2022,” ucap Mie Go.
Puluhan paket proyek yang tersebar di tujuh perangkat daerah itu lanjut Mie Go, memiliki pagu anggaran berbeda-beda.
Misalnya untuk pembangunan ruang perpustakaan baru pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp4 miliar. Lalu, renovasi Pasar Ratu Tunggal blok unggas dan buah, anggaran mencapai Rp1,4 miliar.
Tujuannya untuk menata pasar lebih rapi sehingga lalu lintas, dan kondisi bangunan tersebut tidak rusak.
Kemudian, pembangunan lapangan tenis senilai Rp1,9 miliar. Pembangunan lima ruang kelas baru di SMP N 2 dan 6 Pangkalpinang mencapai Rp1,150 miliar.
Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan siswa di dua sekolah tersebut. Sementara di Dinas Kesehatan yakni pembangunan gedung poned Puskesmas Air Itam dengan pagu anggaran Rp1,4 miliar.
Juga pengadaan tiga unit mobil ambulans, sembilan unit motor ambulans. Juga pengadaan solar cell dengan anggaran Rp6 miliar dan rehab gedung PSC. Sementara untuk Dinas Pariwisata yakni pembangunan amenitas di Pantai Pasir Padi yang telah diresmikan Desember 2022 lalu.
“Di Dinas PUPR sendiri memang paling banyak proyek pembangunan,” katanya.
Kendati demikian kata Mie Go, pada tahun 2022 ini pihaknya sendiri akan mengebut dan memprioritaskan pembangunan Masjid Agung Kubah Timah. Di mana pembangunannya sendiri sudah mencapai 31 persen dan ditargetkan rampung September 2023 mendatang. Tentunya hal ini membutuhkan pendampingan dari stakeholder terkait.
“Namun pada umumnya 55 paket proyek itu sudah selesai 100 persen dalam kondisi baik,” kata Mie Go.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Molen Pastikan 55 Proyek Strategis Tahun 2022 Telah Rampung: Good Governance Sudah Kita Lakukan, https://bangka.tribunnews.com/2023/02/22/molen-pastikan-55-proyek-strategis-tahun-2022-telah-rampung-good-governancesudah-kita-lakukan?page=all.