Bagikan :
Politikus PKS ini menambahkan, dalam pelaksaan Pergub berkaitan dengan harga TBS kelapa sawit, tidak dijalankan maksimal oleh pemerintah daerah.
Ditambah, tidak ada sanksi tegas, diberikan ke perusahan sawit yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah.
"Sedangkan di Pergub menyampaikan sebelum penetapan indeks TBS, dapat peringatkan. Seperti pencabutan izin, punya kekuatan di Pergub itu. Berlaku seluruh Babel, apabila pabrik kelapa sawit tidak mengikuti itu.
Tetapi tidak diterapkan dan peringatan tidak dilakukan, artinya mandul. Itu diakui kepala dinas, mereka juga selama ini tidak menerapkan peringatan. Jadi semaunya pabrik kelapa sawit," kata Aksan.
Tidak Manipulasi
Dalam penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit perusahaan sawit menggunakan Permentan Nomor 1 tahun 2018. Dalam permentan tersebut, terdapat komponen perhitungan penyusunan Indeks K.
Komponen Indeks K, seperti biaya pemasaran, RP/KG CPO,RP/KG Kernel, biaya handling di pelabuhan, biaya tangki di pelabuhan, surveyor pengapalan, sertificate.
Kemudian biaya pengangkutan dari PKS ke shore tank, biaya pengolahan, biaya penyusutan, biaya operasional tidak langsung dan rendemen pabrik.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) tentang stabilitas harga tandan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi mengingatkan perusahaan kelapa sawit (PKS) untuk tidak memanipulasi data Indeks K.
Helmi, menegaskan Pansus akan menempuh jalur hukum apabila ditemukan perusahaan memalsukan data tersebut.
"Perusahaan kelapa sawit jangan sekali-kali memanipulasi data-data untuk harga kelapa sawit. Apabila ketahunan kita pidanakan," kata Helmi.
Politikus PPP ini, menegaskan pansus memberikan sikap tegas, untuk mengingatkan setiap perusahanan sawit dalam membeli TBS kelapa sawit sesuai data riil penghitungan Indeks K.
"Kita inginkan, jangan harga sawit murah karena ada manipulasi penghitungan data Indeks K. Karena menghitung sendiri. Seperti rendemen pabrik sekian persen, karena menentukan harga sawit ini ada rumus hitungannya," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel ini menegaskan, akan mengecek langsung ke perusahan sawit di Bangka Belitung, melihat penghitungan Indek K.
Terutama mengenai rendemen kelapa sawit, perbandingan jumlah antara minyak kelapa sawit kasar atau CPO yang diproduksi dalam setiap kilogram TBS.
"Akan kita cek rendemen dengan membandingkan ke tempat lain. Jangan sampai ada manipulasi data terkait rendemen ini sehingga mempengaruhi harga sawit di petani mitra ataupun mandiri di Babel," tegasnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Petani Bangka Selatan Mengeluh Harga TBS Kelapa Sawit Tak Stabil dan Merata, https://bangka.tribunnews.com/2023/09/29/petani-bangka-selatan-mengeluh-harga-tbs-kelapa-sawit-tak-stabil-dan-merata?page=all.
