Bagikan :
Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah ini diduga terkait dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda kehadiran di retret. Diduga instruksi tersebut terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang.
Ia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai landasan hukum pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
“Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat (21/2).
Menjawab pertanyaan mengenai apakah ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, ia mengatakan sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini.
“Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya. Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.
Perihal asal partai 47 kepala daerah yang absen tanpa alasan itu, kata Bima Arya, baru menerima data secara mentah. Pihaknya belum mengetahuinya secara pasti.
"Artinya tidak ada kabar ini. Ini bisa saja dari latar belakang manapun. Bisa juga masih belum masuk ya. Bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah, karena itu panitia akan terus menghubungi yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat, apakah harus digantikan oleh wakil begitu," tegasnya.
Tunggu Instruksi
Sementara itu sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogykarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
/photo/2021/04/21/fotojet-6jpg-20210421115206.jpg)
