Bagikan :
Namun sampai kini pemerintah kota terbentur dengan permasalahan lahan yang semakin sempit di Pangkalpinang.
“Itulah yang menjadi masalah kita saat ini, kita mau memindahkan TPA tetapi tidak ada tempatnya yang layak sesuai aturan. Dalam aturan minimal harus sejauh 10 kilometer dari kawasan perumahan. Pangkal pinang dimana ada tempat (Lahan kosong) yang 10 kilometer dari perumahan, tidak ada lagi,” terang Molen.
Saat ini menurutnya, untuk melakukan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam hanya lewat sistem sanitary landfill.
Metode Sanitary Landfill merupakan sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.
Namun hal itu dinilai belum efektif, oleh karenanya pemerintah kota tengah giat menggaet pihak ketiga untuk pengelolaan sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar sintetis.
Padahal sampah menjadi salah satu permasalahan kota yang mendesak untuk ditangani. Sebab jika tidak bijak mengelola ia khawatir akan menimbulkan konflik antar warga ataupun antar pemangku kepentingan.
“Jalan satu-satunya kita memang membeli tanah di sekitar itu untuk menimbun sampah yang ada di sana. Tetapi berapa efektifnya, jadi langkah ya bagaimana cara mengubah sampah ini menjadi bahan bakar yang dikerjakan dengan pihak ketiga,” ungkap Molen.
Kendati demikian, Molen sendiri mengaku menyambut baik kebijakan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang bakal menyediakan lahan untuk dijadikan TPA regional di Kawasan Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
Dia berharap kebijakan tersebut dapat segera terealisasikan, pasalnya sejak beberapa tahun yang lalu TPA regional memang belum terealisasi.
“Sudah ada juga pernyataan dari pak gubernur, akan membangun TPA regional, Alhamdulillah. Itu dari dulu belum ada realisasinya, mudah-mudahan itu segera terealisasikan,” harap Molen.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Krisis Lahan Untuk TPA, Begini Upaya Pemkot Pangkalpinang Tangani Sampah
