Bagikan :
SonoraBangka.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyatakan bahwa peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) tahun ini adalah kesempatan penting untuk bersatu dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan.
Mengangkat tema global UNiTE to End Violence Against Women, kampanye ini menyerukan komitmen bersama melawan segala bentuk kekerasan, baik di tingkat nasional maupun global.
"Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-96. Sebuah momen untuk merayakan dan menghormati peran perempuan, sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta."
"Kongres ini menjadi simbol kesadaran kolektif perempuan Indonesia tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bangsa," ujar Menteri PPPA dalam acara jalan santai dan kampanye peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman.
Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual.
Hal ini menunjukkan urgensi untuk melawan kekerasan dengan keberanian. Kampanye "Dare to Speak Up" bertujuan menguatkan perempuan dan menciptakan perubahan positif melalui pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, Kemen PPPA meluncurkan tiga program prioritas: Pengembangan Ruang Bersama Merah Putih (RBMP), Perluasan Fungsi Call Center SAPA 129, dan Penguatan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
Pada puncak Hari Ibu 22 Desember 2024, Kemen PPPA akan meluncurkan enam lokasi RBMP, yang dirancang sebagai ruang pemberdayaan perempuan, edukasi anak, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Menteri PPPA juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menangani kekerasan terhadap perempuan.
Ia mengapresiasi mitra seperti Kementerian Perhubungan, PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Transportasi Jakarta atas komitmen mereka menciptakan transportasi publik yang aman dan inklusif.
Sekjen Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, menambahkan bahwa tantangan seperti budaya patriarki dan kurangnya kesadaran publik masih menjadi hambatan utama meski regulasi sudah ada.
Untuk itu, Deklarasi Bersama mendukung implementasi UU TPKS telah ditandatangani oleh berbagai pihak untuk mewujudkan transportasi yang bebas dari kekerasan seksual.
Berikut isi Deklarasi Bersama “Bersinergi untuk Menciptakan Transportasi Publik yang Aman, Aksesibel, Inklusif, dan Bebas dari Kekerasan Seksual”:
1. Menolak keras berbagai bentuk kekerasan seksual di transportasi publik, karena kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
2. Mewujudkan moda dan sistem transportasi publik yang inklusif, aksesibel, dan aman bagi perempuan, lansia, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3. Menerapkan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan melakukan penanganan kekerasan seksual pada transportasi publik yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, aksesibel, inklusif, terpadu, dan terintegrasi antar moda transportasi publik, instansi pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat sipil.
4. Melakukan pencegahan kekerasan seksual di transportasi publik melalui sosialisasi kepada pengguna layanan transportasi publik serta pelatihan di tingkat manajemen dan operasional, termasuk pihak terkait lainnya (pengemudi, customer service, dan lain-lain).
Artikel ini telah terbit di https://www.parapuan.co/read/534191533/hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-upaya-mewujudkan-transportasi-publik-aman?page=all
